PERATURAN BUPATI

Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Rukun Tetangga di Kabupaten Purbalingga

Dasar Hukum

• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang Nomor 113 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Poin-Poin Penting

• Besaran Bantuan: Rp 1.000.000,- per RT per tahun
• Premi BPJS: Rp 10.800,- per bulan (Rp 129.600,- per tahun) untuk JKK dan JKM Ketua RT
• Penggunaan Dana: Operasional RT, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas
• Laporan Pertanggungjawaban: Paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya
• Sanksi: Penundaan bantuan tahun berikutnya jika tidak menyampaikan LPJ

• Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 Nomor 49.
• Dokumen ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh RT di Kabupaten Purbalingga dalam mengelola bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
• Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.