FAQ BANTUAN KEUANGAN RT

Pembukaan Rekening: Setiap RT wajib membuka rekening atas nama Rukun Tetangga pada BPR BKK dengan menggunakan specimen tanda tangan Ketua dan Bendahara RT.

Pembukaan Rekening Massal: Mekanisme teknis pembukaan rekening secara massal akan diatur dan diinformasikan melalui surat edaran terpisah dalam waktu dekat.

Surat Kesanggupan Autodebet: Penyerahan Surat Pernyataan Kesanggupan Autodebet wajib dilakukan bersamaan dengan proses pembukaan rekening dan pemenuhan persyaratan administrasi perbankan lainnya.

Surat ini berisi pernyataan bahwa RT bersedia dan menyanggupi memberikan kuasa kepada BPR BKK untuk melakukan autodebet terhadap Rekening RT secara otomatis.

Rencana Penggunaan Dana: Ketua RT wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan kelembagaan RT.

Dana ini diarahkan untuk mendukung kegiatan administrasi RT dan operasional kelembagaan RT sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) sudah disediakan di platform BanKeu RT dan dapat diunduh melalui menu "Generator Dokumen".

Permohonan Pencairan: Surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan ditujukan secara resmi kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsospermasdes P3A) Kabupaten Purbalingga.

Kewajiban Pemerintah Desa: Pemerintah Desa (Pemdes) berkewajiban menghimpun seluruh dokumen persyaratan dari masing-masing RT, menyusun rekapitulasi, serta menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinsospermasdes P3A Kabupaten Purbalingga.

Sistem Autodebet Premi BPJS: Setelah dana BanKeu diterima dalam rekening RT, BPR BKK akan secara otomatis melakukan autodebet sebesar Rp129.600,- dari rekening RT ke rekening PKRT.

Dana tersebut dialokasikan sebagai pembayaran premi BPJS untuk periode 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai Agustus 2026 hingga Juli 2027.

Proses ini berjalan secara otomatis tanpa perlu pengajuan tambahan dari pihak RT.

Batas Waktu Pelaporan: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana wajib diselesaikan dan diserahkan paling lambat pada bulan Desember 2026.

LPJ harus disusun sesuai format yang ditentukan dan dilengkapi dengan bukti pendukung penggunaan dana.

Format baku dan tata cara penyusunan LPJ akan diatur lebih lanjut melalui pedoman terpisah.

Fasilitas Helpdesk: Untuk kemudahan akses informasi, konsultasi, dan bantuan teknis, Ketua RT dapat memanfaatkan fasilitas Helpdesk yang tersedia pada laman website resmi BanKeu RT.

Helpdesk menyediakan:
• Informasi terkini mengenai BanKeu RT
• Panduan teknis pengisian formulir
• Bantuan teknis penggunaan platform
• Respon cepat terkait pertanyaan administratif

Anda dapat mengakses helpdesk melalui ikon chat di pojok kanan bawah halaman atau melalui menu "Bantuan" di navigasi utama.